Archive for April, 2006

When one get older the love get deeper

Friday, April 28th, 2006

Kemaren malam aku liat sebuah dokumentari di TV yang aku inget pernah aku liat 3 tahun yang lalu. Ini adalah dokumentari yang melihat the justice system in Pakistan. Tayangan ini meninjau bagaimana sistem keadilan di negara yang hampir sama miskinya dengan Indonesia ini. Tentu saja tayangna ini berkisar tentnag pengadilan, wawancara dengan jaksa lokal, hakim, pengacar dan terdakwa, juga tidak kalah menariknya adalah program ini mengikuti dengan seksama sebuah kasus contoh di mana seorang bapak tua miskin dituduh membunuh dengan cara menusuk. he was simply on the wrong place and the wrong time.

Korbanya adalah seorang sodakar kaya dan bapak terdakwa ini adalah seorang pembantu yang gajinya sangat rendah. Tapi korban berupaya keras dan sama sekali tidak mau mengaku bahkan menolak mentah mentah ketika pengacar keluarga korban menawari untuk dia supaya mengaku agar terhindar hukuman mati, yang rupanya sangat biasa di Pakistan.

Anyway, bapak ini berumur 50an, tapi karena keadaan ekonominya dia keliahatan lebih tua dari umur sesungguhnya. Selama proses dia selalu sopan, pasrah dan berkata jujur. waktu ditanya, kenapa tidak bikin deal aja biar hukumanya ringan? dia jawab, kalaupun saya mati karena kasus ini, biarlah.. tapi hanya saya dan Alloh yang tau kalo saya tidak melakukanya.

Proses belum selesai dan masih panjang, tapi dia kelihatanya ada pada posisi yang sulit karena keluarga korban berusaha mencari kambing hitam, dan rupanya bapak yang hopeless ini adalah kandidat yang tepat. pengacara keluarga kaya ini adalah yang terhebat di daerah itu, sedangkan bapak ini hanya diwakili oleh pengacar amatir dari sebuah LBH.

Pada suatu saat, bapak yang selama proses ini tinggal dipenjara ini,  dikunjungi  ketiga anaknya yang  masih kecil dan istrinya yang sangat setia. Istrinya sudah kelihatan sangat tua diumurnya yang 40an, mungkin karena dia harus menanggung beban hidup selama suaminya di penjara, dia kelihatan acak acakan, kecantikannya sudah way overdue dan dia sudah tidak sesehat dulu lagi. Tapi dia selalu menunggu suaminya dengan kepercayaan penuh bahwa suaminya bukan orang jahat dan tidak akan pernah membunuh orang, apalagi dia tau suaminya walaupun orang bodoh dan miskin, adalah muslim yang sangat kuat.

Ditanya apakah dia akan meninggalkan suaminya kalo dia dipenjara seumur hidup, dengan menangis dia bilang, love for him is all I have left, dan itu adalah satu satunya yang membuat aku kuat untuk terus membesarkan anak anaku untuk jadi seseorang yang lebih baik dari orangtuanya dan muslim yang baik seperti bapaknya.

Setelah mendengar itu, dengan mata berkaca kaca bapak itu bilang ke reporter yang mewancarai, "you know..when one get older the love get deeper.."

Oooh…isn’t that beautiful? Seringkali kita melihat betapa indahnya romance dari mulai cerita romeo dan juliet sampai film dan sinetron yang seringkali kita lihat tiap hari, tapi mereka semua dalam keadaan prima, cantik, tampan, sexy dan most of them is only story. tapi melihat real life romance seperti kasus diatas dimana mereka dalam keadaan yang kayaknya nggak layak untuk romance; tua, miskin, keadaan sulit, udah jelek.Tapi ikatan cinta mereka semakin kua and their love is for real. Duh, kalau saja semua orang punya cinta seperti itu.

Anyway, dokumentari berakir dengan berita bahwa bapak itu dibebeaskan lima tahun kemudian karena tidak cukup bukti, dan ketika dipertemukan kembali dengan keluarganya dalam keadaan bebas, keharuan yang muncul sangat luar biasanya.

Is it not for the bonds of love are ill to loose?

Painting with lights, London by night

Monday, April 24th, 2006

Few days ago after a very long delay, akirnya aku memberanikan diri untuk kembali ke cinta pertamaku, fotografi. Hobiku ini kembali ke 6 tahun yang lalu gara** tiap malam diceramahin betapa exciting dan indahnya fotografi itu sama si om Dwi, akirnya ku ngumpulin uang dan bisa beli canon eos 1N, sebuah prosional film SLR, there I was, fell in love with photography.

Waktu itu digital masih langka dan sangat mahal, dan dengan bangganya aku memulai hobi baruku, kemana mana selalu bawa kameraku yang sebenarnya nggak komfi karena SLR kamera bukanlah barang yang kecil. Aku beli buku, langganan majalah, ikut online comunity (fotografer.net) dan seterusnya, aku belajar few things, and make some good picture, itu terus berlangsung until akir 2002 dimana aku mulai kuliah, jadwal kelas dan kerjaku membuat aku harus abandon hobiku itu, dan untuk tambahan biaya kuliah, aku jual semua kamera dan lensa lensaku, it really was a very hard decition to make.

Untill tahun baru kemaren, setelah aku lulus kuliah, aku pikir aku harus kembali ke hobiku yang lama, akirnya di akir tahun seperti biasa, aku dapet bonus akir tahun and finnaly I manage to get Canon eos 10D dan Sigma 18-50mm f2.8 lens. I was so happy, but aku juga takut sekali memulai, sehingga aku terus tunda untuk kembali bikin foto, kameraku hanya duduk di laci tanpa digunakan hampir 4 bulan, then finnaly few days ago, I braved myself to start all over again.

Aku berangkat dengan kamera, lensa dan tripodku ke Oxford street sekitar jam 5 sore, masih terang banget, dan rencanaku untuk memotret pemandangan malam harus ditunda beberapa jam, akirnya aku mapir ke toko buku Borders buat beli buku yang aku dari kemaren pingin beli sebab aku baca reviewnya bagus banget di  Sunday times a week earlier. Aku pingin beli the Observations by  Jane Harris. Tapi sial, mereka hanya punya di Hardback yang tentunya jauh lebih mahal dari paperback, obviously student miskin kaya aku harus hemat banget untuk survive, so aku ga jadi beli, maybe I will buy from Amazon later. Instead, aku  liat ada sale buku, cuman 99p!! so aku ambil satu buku judulnya Cutting Room by Lousie Welsh, not to bad for 99p, I finished it within 3 days.

Anyway, ini foto pertamaku di Oxford Circus, I try to be abstract, I like this kind of picture because it chalenges our intelegence to be able to apriciate its meaning:

Delapan_3

Oxford Circus, Oxford st.  5 detik at f.19

Coba bikin panning, aku ga pernah coba teknik ini sebelumnya. The idea, is follow the movement of the object, coba bikin objecknya focus sementara the rest bikin image blur, sehingga bisa dirasakan sense of movement.
Sembilan

1/45 at f3.5

Dan ini adalah percobaan pertamaku untuk bikin trail lights, perlu tripod karena shutter harus dibuka selama mungkin, dalam foto ini 20 detik at f22

Tujuh

Di jembatan depan sommerset House, 30 detik at f19

Empat_1

Masih ditempat yang sama 30 detik at f16

Dua

Pintu gerbang Sommerset House  30 detik at f16

Lima

Didalam Sommerset house yang sudah ga ada orang, 20 detik at f22

Enam

And my fovourite image of the night, London by night, it shows what London it’s all about, ada Big ben, House of Parliement dan London’s eye and of course the beautiful river Thames, It reminds me how I could enjoy my last 7 years in London, 30 Detik at f22

Satu

All and all, Im very happy to do things that I love most. It’s like if Im with camera I forget my other life, school, work, relationship. I feel safe and happy when I hold my camera, isn’t that what we call love? If it’s not, then I don’t know what love is, anyway, it’s good to be back.

Kritik dan saran wellcomed.

The Importance of Sex: women in the workforce

Thursday, April 13th, 2006

Sebuah artikel yang  menarik yang menggambarkan betapa pentingnya kontribusi wanita terhadap ekonomi, sadly, artikel ini juga menggaris bawahi betapa minimnya peranan wanita di setiap negara, terutama di Indonesia.

Dimana persentasi tenaga kerja wanita yang sangat tinggi seperti US dan Swedia, kecenderungan  dari negara negara tersebut mempunya fondasi ekomoni yang kuat, wanita karir yang handal, ibu rumahtangga yang sukses sangat kelihatan. Permasalahnya, dibanyak budaya,seperti di Indonesia, orang tua lebih menitik beratkan investasi pendidikan kepada anak laki**nya daripada anak perempuanya dengan memegang teguh mitos bahwa anak laki** akan ebih sukses daripada perempuan, prejudice sperti ini adalah backward-minded, nggak fair, nggak relevant dan perlu dihilangkan karena gender bukan penghalang lagi di era modern seperti ini.

Bukankah wanita bekerja akan memberi dampak sosial yang negative seperti rendahnya angka kelahiran? tidak benar, sebab di negara seperti US dan Swedia, telah terbukti angka kelahiranya lebih tinggi dari negara** penganut kepercayaan "wanita dirumah" seperti Italy dan Jepang.

Potensi ini harus diketahui oleh para wanita sendiri yang sering beranggapan bahwa mereka adalah makluk yang inferior dibanding laki**, dengan kesadaran ini kemauan mereka untuk masuk ke lapangan kerja akan lebih tinggi. Pemerintah juga tak kalah pentingnya untuk mengkapitalisasi hal ini, dengan membuat UU pekerja yang lebih women-friendly, seperti  memberi kemudahan cuti hamil, flexible working hours untuk ibu** yang punya anak, dll.

Masalahnya, dari pengalaman pribadi, mental wanita sendiri yang cenderung menjadi penghalang. Aku punya banyak temen yang sukses dalam bidang akademis dan diteruskan dengan sukses karir mereka karena mereka punya kemauan dan kesenangan tersendiri terhadap apa yang mereka lakukan, bahkan beberapa dari temenku ada yang karirnya melejit dengan cukup cepat. Tapi tidak kurang pula temenku yang punya attitude lama bahwa, home is where women belong to, yang aku rasakan little bit disturbing is, some of them are highly educated dan sangat sukses dibidang study mereka, tapi naluri kewanitaanya berkata lain. kenapa nggak bisa dua** nya aku tanya?  keluarga dan karir? why not?

One of my friend said, "look Wan, setelah aku lulus kuliah nanti, aku akan menikah, stay at home, rilex, have shit loads of children and watch telenovela in my spare time"

I was speechless. So girls, Which type are you?

The importance of sex

Apr 12th 2006
From The Economist print edition

Forget China, India and the internet: economic growth is driven by women

EVEN today in the modern, developed world, surveys show that parents
still prefer to have a boy rather than a girl. One longstanding reason
why boys have been seen as a greater blessing has been that they are
expected to become better economic providers for their parents’ old
age. Yet it is time for parents to think again. Girls may now be a
better investment.

Girls get better grades at school than boys, and in most developed
countries more women than men go to university. Women will thus be
better equipped for the new jobs of the 21st century, in which brains
count a lot more than brawn. In Britain far more women than men are now
training to become doctors. And women are more likely to provide sound
advice on investing their parents’ nest egg: surveys show that women
consistently achieve higher financial returns than men do.

Furthermore, the increase in female employment in the rich world
has been the main driving force of growth in the past couple of
decades. Those women have contributed more to global GDP growth than have either new technology or the new giants, China and India.
Add the value of housework and child-rearing, and women probably
account for just over half of world output. It is true that women still
get paid less and few make it to the top of companies, but, as
prejudice fades over coming years, women will have great scope to boost
their productivity—and incomes.

Governments, too, should embrace the potential of women. Women
complain (rightly) of centuries of exploitation. Yet, to an economist,
women are not exploited enough: they are the world’s most
under-utilised resource; getting more of them into work is part of the
solution to many economic woes, including shrinking populations and
poverty.

 

Some people fret that if more women work rather than mind their children, this will boost GDP
but create negative social externalities, such as a lower birth rate.
Yet developed countries where more women work, such as Sweden and
America, actually have higher birth rates than Japan and Italy, where
women stay at home. Others fear that women’s move into the paid labour
force can come at the expense of children. Yet the evidence for this is
mixed. For instance, a study by Suzanne Bianchi at Maryland University
finds that mothers spent the same time, on average, on childcare in
2003 as in 1965. The increase in work outside the home was offset by
less housework—and less spare time and less sleep.

A woman’s world

What is clear is that in countries such as Japan, Germany and Italy,
which are all troubled by the demographics of shrinking populations,
far fewer women work than in America, let alone Sweden. If female
labour-force participation in these countries rose to American levels,
it would give a helpful boost to these countries’ growth rates.
Likewise, in developing countries where girls are less likely to go to
school than boys, investing in education would deliver huge economic
and social returns. Not only will educated women be more productive,
but they will also bring up better educated and healthier children.
More women in government could also boost economic growth: studies show
that women are more likely to spend money on improving health,
education, infrastructure and poverty and less likely to waste it on
tanks and bombs.It used to be said that women must do twice as well as men to be thought half as good. Luckily that is not so difficult.

Looking at the asylum issue in retrospect

Thursday, April 6th, 2006


Pemerintah dan media di Indonesia sekarang lagi
sibuk sibuknya memprotes keras kartun presiden SBY yang diterbitkan
sebuah media Australia tentang masalah Papua.


Mereka bilang itu dibawah standard, sampah, tasteless, nggak sensitif
dan lain** yang intinya mengambing hitamkan  media  Australia tersebut.


Saking sibuknya, mereka lupa to see this problem in  the right
perspective. Kalau mau diurut lagi , penerbitan kartunn  di  Australia
itu cuman  pembalasan atas kartun yang di lebih dulu diterbitkan oleh
Rakyat Merdeka, so kenapa kita ga salain media kita sendiri? God knows..

Yang jelas ada pihak yang akan senang karena karena perang kartun ini mengalihkan  atensi publik dari maslah yang sebenarnya, yaitu masalah rakyat Papua! dibawah ini ada dua artikel oleh Todung Mulya Lubis (komnas HAM) dan Jusuf Afandy (CSIS) yang melihat this problem from the correct perspective.

Anyway, whatever people say about those cartoons, I actually enjoy it, both contains  sincere opinion and cricism, only not in words,  nicely put.

Looking at the asylum issue in retrospect               

Todung Mulya Lubis,
Jakarta
The
fuss about the temporary visas granted to 42 Papuans seeking political
asylum in Australia should have stopped by now. Two weeks of wrath is
enough and it is now time for everyone to think clearly about this
matter. The granting of asylum (the Papuans have not received formal
asylum) is quite common in relations between states. International laws
and practices also allow this to take place.

 


During the years following the fall of Sukarno’s administration and the
collapse of the Indonesian Communist Party, asylum was granted
repeatedly. Many Indonesian citizens obtained asylum from various
Eastern European countries and from China. Then the in early 1980s, a
number of Acehnese also went to Scandinavian countries to seek
political asylum.


Obtaining asylum is an inherent right of all humans when facing
state-sanctioned political persecution (Article 14 of the United
Nations’ Universal Declaration of Human Rights).

Political asylum is, indeed, not provided for in any of the articles in
our amended 1945 Constitution. However, Article 28 of the 1999 Human
Rights Law strongly recognizes the right of a citizen to obtain a
political asylum from another country. Therefore obtaining political
asylum is recognized as a legal right.


The question now is whether those applying for political asylum are
subject to political persecution perpetrated by Indonesian government
apparatuses. We must first examine all the available information; if it
is found that the applicants are not political victims or political
fugitives, the government can always send a note of protest.

Here,
however, lies a difference in interpretation that is difficult to
bridge. Usually the final word rests with the country to which a
request for political asylum is submitted. If the Australian
government, through its immigration department, is of the opinion that
there is strong legal reason to believe that these 42 Papuans will face
political persecution in Indonesia, the granting of the visas, with the
possibility of asylum in the future, is justifiable in the light of
international law.


The Indonesian government may feel disappointed and infuriated. The
House of Representatives may be enraged. However, calling for
diplomatic ties to be severed is just grandstanding and will bring no
benefit. The relationship between Indonesia and Australia is one with
its ups and downs, laden with political, economic and cultural burdens.

Like it or
not, Indonesia and Australia have an interdependence. Look at the
balance of trade between the two countries. Our exports and imports are
quite substantial. In 2005, our total exports to Australia were US$2.2
billion, while imports from Australia stood at $2.6 billion. The same
year also saw a significant amount of Australian investment in
Indonesia. Our challenge is how to promote this trade and invite more
Australian investment.


There are many other things to be improved in the relationship between
Indonesia and Australia. The arrival of Australian tourists in
Indonesia, particularly in Bali, for example, greatly contributes to
Indonesia’s tourist sector. Australia is also where many Indonesians
pursue their studies. Clearly, what is at stake is not insignificant
when we allow our diplomatic relations with Australia to worsen.
However,
we certainly must act with greater wisdom to enable prudent political
and economic calculations. We must not allow ourselves to slip. In the
case of East Timor, when the Australian government was believed to have
"stabbed Indonesia in the back", the government was able to keep its
anger in check. The government should now be able to do likewise.


One important question that we must pose is what is really happening in
Papua and what must be done to resolve the problems there. To say that
everything is all right in Papua is tantamount to lying to yourself.
The recent violence in Papua has not only been related to PT Freeport
Indonesia, although the popular demand that locals should also enjoy
part of Freeport’s wealth is not unfounded.

If Papuans demand that Freeport give them a bigger share of revenue,
this must be given due attention. The government must undertake an
audit to ensure that Papuans really enjoy part of their own riches,
because all these years very little of the portion set aside for Papua
from Freeport’s mining operation has reportedly reached Papuans,
especially those living around the mining area. Where have the funds
allocated by Freeport gone? In any case, the rights of Papuans should
not be curtailed or corrupted, either by the political elite in Papua
or in Jakarta.


Injustices in Papua go beyond the Freeport issue. It is not a secret
that resource-rich Papua has been a target of looting on a massive
scale by both businesspeople and the powers that be. It is easy to see
the disappearance of formerly dense jungles in the province.


Papuans seem to have been drugged in such a way that they have become
voiceless, unable to demand that their social and political rights are
honored. The policy of repression enforced in the province gives little
room for democracy, although the whole country is now starting to
practice democracy.


The law on special autonomy for Papua, which is actually quite
broad-based, has yet to be fully exercised because the political elite
are still worried that full exercise of this autonomy will only
reinforce the sentiment of separatism in Papua.


The long history of desire for freedom cannot just be ignored, and
postponing the exercise of autonomy will only strengthen the network of
separatism in the community. This is the dilemma that we must deal
with, especially given the many parties in international political
networks that encourage the secession of Papua from Indonesia.


Here lies the challenge facing us all. The international community has
reiterated that it recognizes the territorial integrity of Indonesia,
as echoed by John Howard, the Australian prime minister. So with that
guarantee, couldn’t we all join forces to build autonomy in Papua in a
spirit of democracy that would kindle hopes for justice? Otherwise we will continue to see groups of Papuans sailing to Australia seeking asylum.

 

The writer is chairman of the founding board of Imparsial, the Indonesian Human Rights Monitor. He can be reached at mulya@cbn.net.i

Indonesia-Australia: A boom and bust relationship?

Jusuf Wanandi, Jakarta

I
want to be blunt, honest and balanced in my view on the problem of the
Papuan asylum seekers. This is what members of the Centre for Strategic
and International Studies (CSIS) stand for.

 


Indonesian-Australian relations have been affected by this problem. Is
Australia to blame for it? In the past I have strongly criticized Prime
Minister John Howard as being a gentleman from a small town in 19th
century England who was unaware and not interested in what was
happening in East Asia, Australia’s strategic environment. That was the
period when he ignored Australia’s relations with East Asia, including
the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN).


That has since changed, and now Howard fully understands where the "arc
of instabilities" that can affect Australia is located, namely
Southeast Asia, particularly Indonesia, and the South Pacific. This
awareness has become more pronounced after Sept. 11, 2001, as well as
because of the number of failing states in the South Pacific.


The most important security and strategic issue for Australia now is
the security and well-being of Indonesia, because a chaotic and failing
Indonesia would have the most dramatic impact on Australia’s security
and welfare. That includes an interest in maintaining the unity of
Indonesia, including the security and welfare of Papua as part of
Indonesia.

What
Australia is dreading most is if Papua gets into real trouble and tries
to separate from Indonesia. Australia has enough problems with the weak
state of Papua New Guinea and others to the east of PNG, such as
Vanuatu, Solomon Islands, Fiji and Nauru. The last thing they need is
the big and nearby Indonesia getting into trouble because of Papua. So,
the accusation from many Indonesian quarters that Australia would like
to see Papua separate from Indonesia is just sheer nonsense.


As a democracy, there are NGOs, a few politicians and some in the
Australian media who might think of separation as a possibility and try
to agitate for that objective. But these are small groups of people,
although vocal.


It should also be recognized that the Papuans who asked for asylum have
not been treated well in Indonesia. Our Constitution allows citizens to
ask for asylum if they so choose. Article 28g of the Constitution and
Article 28 of the 1999 Human Rights Law stipulate that anyone has the
right to ask for political asylum from another country.


Australia’s mistake was timing, as Indonesia is undergoing a fervor of
"narrow" nationalism for a number of reasons: the loss of East Timor in
the background, foreign takeovers of national assets after the
financial crisis and the globalization process (as is also happening in
the U.S., France, South Korea and Thailand).


Economic recovery has not been very successful as unemployment remains
high and is still rising, and there is also the fervor of a new
democracy where politicians, civil society and the press are all trying
to assert their newly found power. The last thing Indonesia needs is
another "sensitive" issue on its plate such as this problem of the
Papuan refugees. Australia is also to blame for not trying to clearly
explain its policy of granting the temporary stay permits before it was
officially announced.


This failure to explain has been taken here as arrogant and
insensitive. It was not understood that the policy of giving asylum is
in accordance with the Treaty on Refugees (which Indonesia has not yet
acceded to) that has been incorporated into Australian law. The law
also ensures that immigration officials cannot be influenced or
pressured by the government (federal or state).


The Australian federal government cannot intervene in the investigation
by immigration officers of the Papuans seeking asylum. Depending on
whether or not the case clearly suggests the Papuans face the
possibility of punishment by their own government, or that their safety
and security are at risk, a decision on the asylum request could be
made quickly or slowly.

   In the case of the 43 Papuans, it is very clear, according to Tempo
magazine (April 3-9, 2006), that they have enough reasons to be afraid.
And with all due respect, even if President Susilo Bambang Yudhoyono is
willing to guarantee their safety if they return to Indonesia, there is
no confidence in the implementation of this guarantee.


In conclusion, it can categorically be said that the Australians are
right in their policy on the 43 Papuan asylum seekers. We could argue
about timing or the need for an explanation before the announcement.


This episode should provide all of us with a real lesson and serve as
an eye-opener that this incident could only have been prevented if we
treated our Papuan citizens with respect and empathy, giving them the
chance to run their province according to the Special Autonomy Law,
educating and training their leaders to enable them to do that, and to
wisely use the greater revenue they receive under the Special Autonomy
Law. And most importantly, the rest of the country should show that
Papuans can be trusted.

   The writer is vice chairman of the Board of Trustees of the Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Jakarta